 |
| Demonstrasi penolakan proyek geotermal di Mataloko Ngada Flores |
Ribuan massa yang berasal dari masyarakat adat dan para biarawan Katolik di pulau Flores serentak turun ke jalan menyuarakan aksi protes mereka terhadap proyek geotermal milik PT PLN yang dinilai merusak lingkungan.
[Congkasae.com/Kereba] Ribuan masyarakat adat dan tokoh agama di pulau Flores, NTT sepakat turun ke jalan sebagai upaya untuk menentang proyek pengeboran panas bumi untuk dikonversikan ke tenaga listrik milik perusahaan PT PLN yang dikhawatirkan merusak lingkungan.
Aksi protes tersebut serempak dilakukan masyarakat adat di 4 kabupaten berbeda di pulau Flores yakni Ende, Nagekeo, Ngada dan Manggarai dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia yang jatuh pada Kamis 5 Juni.
Di Ende diperkirakan dua ribu warga adat memadati halaman kantor Bupati Ende sembari membentang spanduk penolakan proyek geotermal.
Mayoritas warga menolak pembangunan geotermal di pulau Flores lantaran telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang nyata terlihat seperti di Sokoria dan Atadei.
Vikaris Jendral keuskupan Agung Ende romo Frederikus Wea Dopo mengatakan energi panas bumi khususnya geotermal sangat tidak cocok diterapkan di pulau Flores lantaran mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada lingkungan dan alam.
.webp)
"Karena itu kita mendesak pemerintah segera mencabut status pulau Flores sebagai pulau panas bumi,"ujarnya di sela-sela aksi protes yang juga diikuti oleh para imam.
Ia mengatakan selain itu masalah yang sudah nyata kelihatan di wilayah keuskupan agung Ende yakni kerusakan lingkungan akibat limba proyek geotermal di Sokoria yang mengakibatkan tercemarnya sumber mata air warga sekitar termasuk komoditas pertanian warga yang tak lagi memberikan hasil pasca proyek geotermal tersebut.
Ia menilai proses sosialisasi terkait dampak kehadiran geotermal tak dilakukan secara terbuka yang melibatkan masyarakat adat namun dilakukan perorangan dengan korporasi.
Selain di kabupaten Ende ribuan umat dari 20 paroki di wilayah kabupaten Nagekeo juga melakukan aksi protes dengan mendatangi kantor DPRD dan kantor Bupati Nagekeo yang meminta agar pemerintah menghentikan rencana pengeboran di wilayah mereka.
Masayarakat Nagekeo yang turun ke jalan pada hari Kamis kemarin meminta agar pemerintah membatalkan 3 titik lokasi pengeboran baru di kabupaten Nagekeo yang dikhawatirkan dapat merusak alam dan lingkungan mereka.
Adapun tiga titik lokasi pengeboran baru itu yakni Marapokot di Kecamatan Aesesa, Rendu Teno di Kecamatan Aesesa Selatan, dan Pajoreja di Kecamatan Mauponggo.
Selain di Nagekeo aksi protes serupa juga dilakukan masyarakat di kabupaten Ngada yang menuntut bupati Ngada untuk segera mengambil sikap terkait proyek perluasan PLTP Mataloko yang mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar.
Massa yang turun dan berkonsentrasi di depan kantor bupati Ngada di Bajawa meminta agar rencana perluasan titik pengeboran di Mataloko agar dihentikan karena tidak sesuai dengan konteks pulau Flores dimana mayoritas warganya menggantungkan hidup mereka dari sektor pertanian.
Selain di Bajawa aksi protes serupa juga digelar di Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai dimana masyarakat adat yang berasal dari 10 gendang di wilayah Poco Leok kembali mendatangi kantor DPRD dan kantor bupati Manggarai di Ruteng untuk menyampaikan sejumlah tuntutan mereka.
"Kami, komunitas masyarakat adat Poco Leok-Flores-NTT, sebagai pemilik lahan yang sah atas tanah dan ruang hidup Poco Leok, menyatakan penolakan terhadap proyek geothermal atau tambang panas bumi di atas tanah ulayat kami," ujar salah seorang peserta aksi protes dalam orasinya di depan kantor Bupati Manggarai.
Aksi protes warga itu diwarnai ketegangan setelah salah seorang peserta aksi protes melontarkan kata-kata yang diduga menyinggung perasaan bupati Manggarai Hery Nabit.
 |
| Peserta Aksi yang berasal dari 10 gendang di Poco Leok membentangkan sejumlah poin tuntutan mereka di depan kantor bupati Manggari di Ruteng Kamis 5 Juni 2025 |
Hery Nabit pun sempat keluar dari kantornya dengan maksud hendak menemui peserta aksi protes di depan pagar kantor bupati Manggarai.
Akan tetapi bupati Manggarai yang mengenakan kemeja biru itu dihadang oleh para petugas dari Satpol PP yang sejak pagi hari memagari kantor bupati Manggarai.
Dalam orasinya para peserta aksi protes tetap pada pendiriannya yang meminta bupati Manggarai Hery Nabit segera membatalkan Surat Keputusan soal penentuan titik lokasi pengeboran energi panas bumi di wilayah Poco Leok yang sejak awal ditentang oleh masyarakat adat sekitar karena berpotensi merusak lingkungan sekitar.
Massa protes pada akhirnya membubarkan diri dan kembali ke Poco Leok dalam pengawalan ketat petugas kepolisian setelah adanya massa aksi lain yang tiba-tiba mendatangi lokasi aksi protes dan hendak melakukan konfrontasi secara terbuka.
Melihat kondisi yang sudah mulai tak kondusif petugas keamanan dari polres Manggarai langsung turun tangan dengan mengamankan beberapa kelompok massa penentang proyek di dalam mapolres Manggarai.
Sementara itu bupati Hery Nabit sempat menemui para peserta aksi protes di dalam mapolres Manggarai sebelum akhirnya keluar dan mengatakan bahwa dirinya berencana akan mengunjungi gendang Mucu di Poco Leok pada pekan depan.
"Tapi kalau minggu depan saya ke Mucu jangan lagi saya dihadang,"kata Hery Nabit.
Hingga berita ini dipublikasikan pihak PT PLN belum memberikan keterangan resmi terkait aksi protes yang digelar masyarakat adat dan tokoh agama di pulau Flores.
BACA JUGA
Polemik Proyek Geotermal Poco Leok, Masyarakat Terbelah Kedalam Dua Kubu
Polemik Geotermal di Flores, dari Kerusakan Lingkungan Hingga Konflik Sosial
