Potret tiang listrik bambu di Dusun Kewok, Kampung Mbungur, Desa Golomuntas, Kec. Satarmese, Kab. Manggarai, NTT. Warga sudah lama mendesak PLN & Pemda pasang tiang permanen demi keselamatan. Kamis, 26/3/2026 Kinerja anggota DPRD dari Dapil Satarmese patut dikritisi secara serius. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran seharusnya menjadikan mereka garda terdepan dalam menyuarakan persoalan rakyat. Namun, fakta di Dusun Kewok menunjukkan sebaliknya. Tiang bambu yang berdiri bertahun-tahun adalah bukti nyata lemahnya fungsi pengawasan. Jika persoalan sesederhana ini tidak mampu diperjuangkan, maka legitimasi representasi politik mereka layak dipertanyakan. DPRD tidak boleh hanya hadir saat reses dengan janji, lalu absen saat rakyat menghadapi risiko keselamatan.
𝐂𝐨𝐧𝐠𝐤𝐚𝐬𝐚𝐞.𝐂𝐨𝐦 Manggarai - Persoalan tiang listrik bambu di Dusun Kewok, Desa Golomuntas, Kecamatan Satarmese, bukan sekadar potret keterbatasan infrastruktur. Ini adalah cermin telanjang dari kegagalan tata kelola, lemahnya fungsi representasi politik, serta lambannya respons pelayanan publik. Ketika listrik sebagai kebutuhan dasar masih ditopang oleh bambu, maka yang sedang dipertanyakan bukan hanya teknis pembangunan, tetapi keseriusan negara hadir bagi rakyatnya.
Tanggung jawab pertama tentu mengarah pada Bupati Manggarai, Heribertus G. Laju Nabit. Dalam kerangka otonomi daerah, kepala daerah bukan sekadar administrator, tetapi pengarah prioritas pembangunan. Pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin di tengah berbagai program pembangunan yang diklaim berjalan, masih ada wilayah yang menggunakan tiang listrik darurat? Apakah perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat, atau sekadar formalitas administratif yang jauh dari kenyataan lapangan?
Lebih jauh, kinerja anggota DPRD dari Dapil Satarmese patut dikritisi secara serius. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran seharusnya menjadikan mereka garda terdepan dalam menyuarakan persoalan rakyat. Namun, fakta di Dusun Kewok menunjukkan sebaliknya. Tiang bambu yang berdiri bertahun-tahun adalah bukti nyata lemahnya fungsi pengawasan. Jika persoalan sesederhana ini tidak mampu diperjuangkan, maka legitimasi representasi politik mereka layak dipertanyakan. DPRD tidak boleh hanya hadir saat reses dengan janji, lalu absen saat rakyat menghadapi risiko keselamatan.
Di sisi lain, lambannya respons Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperparah situasi. Sebagai BUMN yang memonopoli distribusi listrik, PLN memiliki kewajiban memastikan standar keamanan dan kelayakan infrastruktur. Tiang bambu jelas tidak memenuhi standar teknis maupun keselamatan. Pembiaran terhadap kondisi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen pelayanan dan prioritas kerja di tingkat daerah. Pertanyaan mendasarnya: apakah wilayah seperti Manggarai tidak dianggap prioritas karena letak geografis dan nilai ekonominya?
Yang lebih mengkhawatirkan adalah normalisasi terhadap kondisi ini. Ketika masyarakat dipaksa beradaptasi dengan risiko, sementara pemerintah dan penyedia layanan lamban bertindak, maka yang terjadi adalah pembiaran sistemik. Ini berbahaya, karena perlahan menurunkan standar pelayanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Kasus Dusun Kewok harus menjadi titik balik. Bupati tidak bisa lagi berlindung di balik alasan teknis atau keterbatasan anggaran. DPRD tidak boleh terus bersembunyi di balik retorika politik. PLN harus segera bertindak, bukan sekadar menunggu laporan formal atau prosedur berbelit. Negara diuji justru di titik-titik paling pinggir seperti ini bukan di pusat kota, bukan di proyek-proyek besar yang mudah dipamerkan.
Jika tiang listrik permanen saja tidak mampu diwujudkan, maka klaim pembangunan yang selama ini digaungkan patut dipertanyakan secara serius. Dusun Kewok bukan sekadar cerita tentang bambu dan kabel listrik ini adalah kritik keras terhadap cara negara bekerja, atau lebih tepatnya, gagal bekerja.
